NTB — Sumbawa, Bertempat di Kantor Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, pada hari Kamis, 26 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Berare Tahun 2020–2028.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan arah pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes agar sesuai dengan kondisi terkini serta kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Desa Berare, Bapak Ulul Asmi, S.Pd., Babinsa Desa Berare, Kopda Ahmad Syarif, Bhabinkamtibmas Desa Berare, Bripka Yanto, Direktur Bumdes, Bapak Hj. Maswarang, Kasi Pemerintahan Kecamatan Moyo Hilir, Bapak Suhardiman, Ketua BPD Desa Berare, Drs. Makaroda, Seluruh Kepala Dusun, anggota BPD, Ketua RT dan RW se-Desa Berare
Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan sesi tanya jawab yang berlangsung secara aktif. Masyarakat dan para tokoh desa turut memberikan masukan serta pertanyaan terkait berbagai program yang sedang maupun akan dijalankan dalam kurun waktu RPJMDes yang berlaku.
Babinsa Desa Berare, Kopda Ahmad Syarif, anggota Koramil 1607-12/Moyo Hilir dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadirannya sebagai aparat kewilayahan merupakan bagian dari tugas pendampingan dan pembinaan teritorial, termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di tingkat desa.
“Sebagai Babinsa, saya berkewajiban untuk hadir dan mendukung setiap proses perencanaan pembangunan di desa binaan. Reviu terhadap RPJMDes ini penting untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kami juga hadir untuk memastikan kegiatan berjalan dengan tertib, aman, serta menjaga stabilitas dan kerukunan antarwarga,” ujarnya.
Musyawarah Desa berjalan lancar dengan suasana yang kondusif dan partisipatif. Hasil musyawarah ini akan menjadi dasar perbaikan dokumen RPJMDes yang akan digunakan sebagai pedoman pembangunan di Desa Berare hingga tahun 2028.
Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah desa, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
(Pendim 1607/Sumbawa)