DOMPU,NTB — Komando Distrik Militer (Kodim) 1614/Dompu melalui Perwira Seksi Logistik (Pasi Log) Lettu Inf Hamzah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dompu yang mengagendakan penetapan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Dompu, Selasa (8/7/2025) dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kurnia Ramadhan, SE., ME., dan dihadiri sekitar 60 orang dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, dan instansi vertikal.
Kodim 1614/Dompu melalui kehadiran Lettu Inf Hamzah menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung sinergi lintas sektor serta memastikan stabilitas dan ketahanan wilayah melalui dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran unsur TNI juga menegaskan peran aktif dalam forum strategis daerah, terutama dalam memastikan APBD dapat berpihak pada program-program prioritas, termasuk bidang pertahanan wilayah nonmiliter seperti ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan pembangunan pedesaan.
Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran DPRD memaparkan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika fiskal serta arahan kebijakan nasional, khususnya menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan akan efisiensi belanja juga menjadi sorotan dalam laporan Banggar. Pemerintah daerah diminta untuk menghindari program seremonial dan mengalokasikan anggaran secara lebih strategis.
Rapat juga menetapkan penandatanganan nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif sebagai simbol persetujuan bersama terhadap dokumen perubahan KUA dan PPAS APBD 2025.
Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai regulasi keuangan daerah dan mendukung pencapaian program prioritas nasional maupun daerah.
Kodim 1614/Dompu secara konsisten hadir dalam forum strategis daerah, mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan stabilitas pembangunan wilayah.
Keterlibatan unsur TNI dalam kegiatan formal pemerintahan daerah menjadi bukti peran aktif dalam pengawalan pembangunan nasional di daerah.
(Pendim1614/Dompu)